medicolegal.id-Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan reformasi pendidikan dokter spesialis harus mengikuti standar internasional. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) kini mengadopsi pola di mana peserta didik tidak lagi dianggap mahasiswa, melainkan tenaga profesional yang bekerja sambil menempuh pelatihan.
Budi menjelaskan, salah satu masalah utama selama ini adalah biaya pendidikan yang sangat mahal.
“Spesialis di luar negeri itu tidak ada yang bayar uang kuliah, tapi mereka itu bekerja, bukan kuliah. Sebabnya mereka dibayar, digaji, bukan harus bayar,” ujarnya dalam Orientasi Program Pendidikan Dokter Spesialis yang diselenggarakan di Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU) di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Sementara itu, praktisi hukum kesehatan Medicolegal Ramadhani menegaskan, jika Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tidak lagi sebagai mahasisiswa Pendidikan dokter spesialis, melainkan bekerja secara professional, maka diperlukan tata kelola yang bersih dilingkungan rumah sakit.
“Tata kelola yang bersih harus ditekankan di setiap rumah sakit agar tidak terjadi pungutan atau biaya biaya diluar kebutuhan,”tegasnya.
Selain itu, tambah Ramadhani, untuk mewujudkan profesionalisme bagi peserta didik PPDS, maka progam tersebut harus dipantau ketat dalam hal estika profesi.
“Progam itu harus dipantau ketat dalam hal menjaga etika profesi sebagai indikator sikap profesionalisme dokter yang menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), “imbuhnya.
Indonesia sendiri akan mengadopsi standar pendidikan spesialis dari Amerika dan diharapkan mampu mempercepat produksi dokter spesialis di Indonesia dengan kebutuhan selama ini mencapai 70 ribu tenaga dokter spesialis, sementara produksi hanya 2.700 tenaga dokter spesialis per tahun.
(diolah berbagai sumber)